3 FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
Latar Belakang
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) akan tetapi hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Upaya tersebut menjadi semakin berat karena seringnya terjadi perubahan peraturan yang seharusnya bisa menjadi acuan. Peraturan yang terdahulu belum sepenuhnya diimplementasikan sudah dilakukan perubahan, dan hal ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah yang melaksanakannya. Efek lainnya, banyak pemerintah daerah menghabiskan sumber dana dan sumberdaya yang tidak sedikit, sementara ketersediaan sumber-sumber tersebut di daerah sangat terbatas. (Kita ingat sejarah lahirnya Kepmendagri 29 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan terakhir direvisi kembali dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemudian PP 8 tahun 2003 tentang struktur organisasi perangkat daerah yang belum sempat dimplementasikan tetapi telah direvisi kembali dengan PP 41 tahun 2007, yang ternyata juga menimbulkan masalah terutama sinkrinisasinya dengan peraturan lainnya, misalnya dengan Permendagri 24 tahun 2006 tentang bentuk pelayanan terpadu satu atap).
Permasalahan
Dalam elaborasinya Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai sebuah proses manajemen diawali dengan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan/pertanggungjawaban. Jika dilihat dari proses ini maka setidaknya ada 3 hal besar yang menyebabkan perwujudan Good Governance menjadi tidak efektif, yaitu :
1. Gagal membentuk model perencanaan strategik yang baik. Fail to plan is plan to fail atau gagal membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Perencanaan akan menjadi acuan untuk melakukakn evaluasi. Jika rencana yang disusun buruk tentu tidak dapat diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik. Penyebab utama gagalnya perencanaan adalah :
2. Gagal menyusun Anggaran yang Berbasis Kinerja, walaupun pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja telah ditetapkan melalui Permendagri 13 tahun 2006 ternyata secara substansi pola penyusunan anggaran masih belum efektif. Penyebab utama adalah :
3. Gagal membuat laporan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholder dan stakeholder. Pada masa lalu pertanggungjawaban keuangan hanya terbatas pada informasi penyerapan anggaran saja. Sehingga di masa sekarang dengan perubahan paradigma baru pemda menjadi :
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) akan tetapi hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Upaya tersebut menjadi semakin berat karena seringnya terjadi perubahan peraturan yang seharusnya bisa menjadi acuan. Peraturan yang terdahulu belum sepenuhnya diimplementasikan sudah dilakukan perubahan, dan hal ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah yang melaksanakannya. Efek lainnya, banyak pemerintah daerah menghabiskan sumber dana dan sumberdaya yang tidak sedikit, sementara ketersediaan sumber-sumber tersebut di daerah sangat terbatas. (Kita ingat sejarah lahirnya Kepmendagri 29 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan terakhir direvisi kembali dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Kemudian PP 8 tahun 2003 tentang struktur organisasi perangkat daerah yang belum sempat dimplementasikan tetapi telah direvisi kembali dengan PP 41 tahun 2007, yang ternyata juga menimbulkan masalah terutama sinkrinisasinya dengan peraturan lainnya, misalnya dengan Permendagri 24 tahun 2006 tentang bentuk pelayanan terpadu satu atap).
Permasalahan
Dalam elaborasinya Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai sebuah proses manajemen diawali dengan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan/pertanggungjawaban. Jika dilihat dari proses ini maka setidaknya ada 3 hal besar yang menyebabkan perwujudan Good Governance menjadi tidak efektif, yaitu :
1. Gagal membentuk model perencanaan strategik yang baik. Fail to plan is plan to fail atau gagal membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Perencanaan akan menjadi acuan untuk melakukakn evaluasi. Jika rencana yang disusun buruk tentu tidak dapat diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik. Penyebab utama gagalnya perencanaan adalah :
- Perencanaan yang disusun tidak berorientasi pada masa depan (menghasilkan dan menjadi apa?), tetapi masih berorientasi ke belakang (tahun lalu sudah membuat apa saja?)
- Perencanaan yang disusun belum menunjukan keselarasan antara yang akan dicapai (visi dan misi) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Apalagi konsistensi antara perencanaan dari tahun ke tahun berikutnya. (keterkaitan RPJP, RPJM dan RKPD lemah).
2. Gagal menyusun Anggaran yang Berbasis Kinerja, walaupun pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja telah ditetapkan melalui Permendagri 13 tahun 2006 ternyata secara substansi pola penyusunan anggaran masih belum efektif. Penyebab utama adalah :
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimal dan Analisa Standar Belanja sehingga pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) cenderung boros dan tidak efisien.
- RKA tidak dilengkapi target kinerja yang memadai dan akurat sehingga jumlah anggaran masih masih berpatokan pada besaran dana/input dan bukan pada capaian keluaran/output dan hasil/outcome.
- Dampak yang ditimbulkan adalah APBD yang boros/tidak efisien atau gagalnya penyerapan APBD (SilPA yang tinggi) karena over budget.
3. Gagal membuat laporan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholder dan stakeholder. Pada masa lalu pertanggungjawaban keuangan hanya terbatas pada informasi penyerapan anggaran saja. Sehingga di masa sekarang dengan perubahan paradigma baru pemda menjadi :
- Sulit menyusun Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan aset daerah yang tidak tertib, lemahnya pengendalian intern serta pemahaman konsep akuntansi yang rendah (belum ada the best practice) dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak menunjukan capaian kinerja yang sebenarnya. Seharusnya LAKIP menyajikan tingkat capaian kinerja setiap SKPD dan Lembaga yang ada. Sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan sekaligus alat evaluasi bagi satuan kerja perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh : pemilihan/penetapan indikator kinerja tidak tepat, sistem pengumpulan database daerah tidak terstruktur. Oleh karena LAKIP hanya berisi capaian realisasi atas target kinerja yang ditetapkan/dihitung pada saat laporan disusun, dengan nilai realisasi dan rencana disamakan maka hasil capaiannya selalu 100%. Sehingga data yang tersaji tidak akuntabel dan tidak dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja kedepan.
No comments:
Post a Comment